Berjalan lebih dari setahun, drama kasus Bibit-Chandra akhirnya Senin (25/10) menuju titik akhir. Kejaksaan memilih opsi pengesampingan (deponering) perkara ini. Dengan diambilnya keputusan deponeering ini, dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, kini secara legal nasibnya terkatung-katung.

Seluruh keperkasaan dan kewibawaan hukum Republik Indonesia mulai hari ini harus memaklumatkan kepada dunia bahwa hukum telah mati. Mati karena dipaksa bersujud dan menyembah kepada superman mahaperkasa bernama Gayus Tambunan.

Jakarta - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat bersikap objektif dalam penanganan kasus dugaan suap pemenangan Miranda Swaray Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia.

KPK diminta untuk tidak hanya menjerat puluhan politisi sebagai tersangka dan menjadikan mereka seolah-olah tumbal dalam kasus ini, dengan juga menjerat si pemberi suap dalam kasus ini.

"Betul-betul diusut secara tuntas. Siapa dalangnya, siapa yang terlibat. Dapat perlakuan equality before the law, artinya persamaan di mata hukum. Siapa orangnya (yang menyuap), saya tidak tahu. Tapi lebih cepat diselesaikan lebih baik," tuturnya usai menjenguk Paskah Suzzeta, di Rutan Klas I Cipinang, Jakarta, Sabtu (29/1/2011).

Agung juga berharap KPK dapat tetap independen dan bebas daripolitisasi dalam penanganan kasus ini.

"Tentu saja diharapkan secara objektif, secara hukum yang ada dan saya tentu berharap tidak ada politisasi di sini. karena ini menyangkut masalah hukum," katanya.

Terkait kunjungannya sendiri, Agung mengaku dirinya dan Paskah sama sekali tidak membicarakan masalah perlawanan politik terhadap proses hukum yang dilakukan KPK. Seperti diketahui, saat hendak ditahan KPK, Paskah sempat berucap akan melakukan perlawanan politik atas proses penahanan dirinya oleh KPK itu.

"Saya ini orang politik, saya akan melawan," tuturnya kemarin.

Agung mengatakan, dirinya hanya menyampaikan tawaran Golkar untuk memberikan pendampingan hukum bagi Paskah Cs. Sesuai namanya, lanjut Agung, tawaran itu dapat ditolak oleh Paskah Suzzeta Cs.

"Boleh juga kalau mereka pilih yang lain. Mudah-mudahan prosesnya berjalan secara profesional, sesuai dengan dalil-dalil hukum yang ada," paparnya. (TRIBUNNEWS.COM)

Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi